Dinas Pendidikan Aceh Beri Bantuan Hibah Tanpa Usulan Proposal, NPHA dan Fakta Integritas

Dinas Pendidikan Aceh diketahui sudah memberikan bantuan dana hibah kepada 33 tanpa lewat usul permohonan dan proposal hibah. Kebijakan itu terbongkar menurut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2022.

Nah, pada lampirannya disebutkan, anggaran Rp3.461.892.840,00,- digunakan untuk penyediaan kelengkapan Tehnologi, Informatika dan Komputer (TIK), yang dibagi kepada Sekolah Mengah Astas (SMA) Swasta dan Sekolah Luar Umum (SLB) Swasta di sebagian kabupaten serta kota di Aceh. Untuk tingakat SMA Swasta, penerima bantuan hibah kelengkapan TIK dengan nilai rata-rata Rp124.999.000,00,- padahal SLB mendapat rata-rata Rp93.347.520,00,- per penerima bantuan kelengkapan TIK. Lalu, menurut hasil pemeriksaan lahiriah pada SMA IT Tahfizh Al-Quran Wahyu Rizki diketahui, SMA tersebut tidak aktif pada tahun ajaran 2020/2021. Dan baru aktif kembali pada tahun ajaran 2022/2023 pada bulan Juli 2022.

Tetapi, sekolah tersebut ditentukan sebagai penerima hibah dari Dinas Pendidikan Aceh. Kepala spaceman slot SMA IT Tahfizh Al-Quran Wahyu Rizki membeberkan, barang diterima oleh salah seorang pegawai yayasan yang pada dikala itu berprofesi untuk SMP IT Tahfizh Al-Quran Wahyu Rizki. Sekolah ini masih satu grup dengan SMA IT Tahfizh Al-Quran Wahyu Rizki. Tak cuma itu Dinas Pendidikan Aceh juga memberi bantuan hibah barang kepada 18 penerima yang tidak memberi tahu usul permintaan barang secara spesifik pada proposal hibah. Berdasarkan ini terbongkar bersarkan hasil reviu atas dokumen pengadaan kelengkapan TIK pada sekolah swasta tersebut. Tetapi pengaudit BPK, seluruh itu diketahui bahwa tiga SMA Swasta dan 15 SLB Swasta yang menerima hibah barang sudah memberi tahu usul hibah berupa proposal.

Melewati dalam proposal yang diajukan tidak memuat permintaan barang secara spesifik. BPK juga menyebut, terdapat realisasi hibah barang kepada 24 penerima tidak pantas dengan proposal hibah. Pendidikan PPTK DAK SLB serta 0PT SMK, Dinas Pendidikan Aceh membeberkan bahwa, perencanaan aktivitas pengadaan alat TIK dilaksanakan, memakai Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan kabar kinerja Anggaran (Krisna), dengan sumber anggaran DAK. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Aceh tidak berpartisipasi secara seketika dalam penentuan sekolah penerima hibah. Ini disebabkan, penentuan penerima oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi.

Begitupun, sejumlah hibah tadi tidak dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA). Anehnya, Dinas Pendidikan Aceh lewat PPTK DAK SMA, SLB dan PPTK SMK, mengakui tidak mengenal pemberian hibah dilengkapi NPHA dan fakta integritas. Undang-undang, tindakan tersebut tidak pantas dengan Tempat Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perihal Pengelolaan Keuangan . Pasal 3 Ayat (1) mengungkapkan; pengelolaan keuangan tempat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab.

Artikel yang Direkomendasikan

error: Content is protected !!