Hasto PDIP: Tidak Hanya Aparat, Menteri Agama, Mendag sampai Menteri BUMN Dikerahkan untuk Menangkan 02

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyebut PDIP dan paslon nomor urut 03 tak hanya mengalami intimidasi selama Pemilu 2024, tapi juga operasi hulu-hilir untuk menggemboskan bunyi.

“Bukan hanya sekadar intimidasi, ini menjadi komponen dari itu operasi yang kami ucap dari hulu ke hilir, yang sesungguhnya itu dialamatkan terhadap pasangan Ganjar Mahfud tapi di lapangan PDIP juga mengalami suatu tekanan yang sama,” kata Hasto dalam wawancara khusus bersama Liputan6 SCTV, dikutip Pekan (17/3/2024).

Hasto menyinggung kucuran bansos dari pemerintah gates of olympus terbukti mempemgaruhi bunyi pemilih. “Dari hasil survei yang terpercaya misal dari kompas itu kan itu kan memberi pengaruh preferensi pemilih hampir 51 juta orang, nilainya mencapai Rp 496 triliun,” ungkapnya.

Kecuali itu, Hasto menyebut pengerahan aparat sampai para menteri untuk memenangkan Paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Pengerahan dari aparat aparat negara yang semestinya netral seperti TNI dan Polri, kemudian menteri-menteri yang juga punya energi struktural menteri agama, menteri perdagangan, kemudian menteri BUMN segala diupayakan untuk aktivitas elektoral,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto menyinggung pelaporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Direktur Utama Bank Jawa Tengah berinisial S.

Keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan gratifikasi.

Seruka Perlawanan terhadap Kecurangan Pemilu 2024
Berkaitan hal ini, Hasto menilai, berbagai pihak yang menyerukan konfrontasi untuk membongkar kecurangan pada Pemilu 2024 mulai mendapat intimidasi dari energi tertentu.

Hal itu diungkap Hasto saat menghadiri acara pembicaraan dengan tema \\\”Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi\\\” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok (7/3/2024).

Ia merasa pihak yang selama ini menyerukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 diintimidasi menggunakan instrumen tata tertib.

Termasuk, kata Hasto, sosok capres nomor urut 03 Ganjar yang mengungkapkan pemakaian angket dan sekarang mulai diintimidasi dengan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

\\\”Bagaimana konfrontasi secara terukur itu, ya, kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, segera disetrum, ada yang melaporkan ke KPK,\\\” kata lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) itu.

 

Artikel yang Direkomendasikan

error: Content is protected !!