Kenaikan UKT Dibatalkan, DPR Harap Student Loan Tak Jadi Solusi Instan

Menteri Pengajaran Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menentukan membatalkan semua kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di semua perguruan tinggi negeri (PTN). Keputusan ini diinginkan diikuti dengan kebijakan jangka panjang berhubungan pengelolaan anggaran yang menentukan layanan pendidikan murah, relatif murah, dan berkwalitas.

“Kami memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang membatalkan kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri. Kami ingin keputusan ini diikuti dengan kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan yang komprehensif bukan sekadar kebijakan jangka pendek yang bersifat instan seperti skema studi loan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (28/5/2024).

Huda mengatakan keputusan pembatalan UKT ialah sikap rasional yang diambil oleh pemerintah. Menurutnya patut diakui kenaikan UKT di sejumlah PTN terlalu tinggi dan bisa dipastikan akan memberatkan peserta ajar.

Kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri rata-rata naik 100% hingga 300%. Padahal kenaikan itu didasarkan pada spaceman Permendikbudristek Nomor 2/2024 seputar Perubahan Standar Satuan Biaya Operasional Pengajaran Tinggi pada PTN,” ujarnya.

Huda menuturkan langkah pemerintah dengan menunjang PTN menjadi Badan Undang-undang dengan harapan bisa menggalang dana pihak ketiga ialah langkah pas. Kendati demikian langkah hal yang demikian menjadi bumerang saat otoritas menggalang dana dari pihak ketiga itu dimaknai pengelola PTN sebagai legitimasi untuk mencari dana dari orang tua mahasiswa melewati skema UKT.

“Objektifikasi PTNBH bisa mencari dana dari pihak ketiga harusnya diikuti dengan langkah menghasilkan ekosistem usaha yang bagus bagi PTN, umpamanya mewajibkan perusahaan-perusahaan di Indonesia bekerja sama dengan PTN sebagai mitra dalam penelitian dan riset pengembangan usaha. Seandainya ekosistem ini tak terbentuk maka pengelola PTN ujungnya menghasilkan mahasiswa sebagi objek usaha,” tukasnya.

Pemerintah Dipinta Optimalkan Anggaran 20% APBN
Senyampang ekosistem usaha bagi PTNBH ini belum terbentuk, kata Huda, maka pemerintah lebih bagus mengoptimalkan pengelolaan anggaran 20% dari APBN untuk dana pendidikan. Tahun 2025 anggaran pendidikan akan ada di kisaran Rp708 triliun-Rp741 triliun.

“Akan ada peningkatan anggaran pendidikan dari APBN di tahun 2025. Kami yakin kalau ada koreksi dan penajaman distribusi angggaran pendidikan maka subsidi untuk pendidikan tinggi akan bisa lebih ditingkatkan,” katanya.

Politisi PKB ini tak sepakat kalau pemerintah menghasilkan skema pinjaman biaya pendidikan (stundent loan) solusi jangka panjang pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya solusi itu tetap membebankan biaya pendidikan kepada mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa.

“Kami tak sepakat kalau student loan menjadi solusi jangka panjang pembiayaan pendidikan tinggi. Harus dipastikan khususnya bahwa alokasi 20% APBN optimal menopang biaya layanan pendidikan di Indonesia. Kecuali itu perlu dibangun ekosistem usaha yang kompatibel dengan PTNBH, baru kalau tak ada solusi lain stundent loan bisa dibuat sebagai pilihan terakhir,” pungkasnya.

 

Artikel yang Direkomendasikan

error: Content is protected !!