Penyelenggaraan pengajaran di pedalaman Merauke vakum imbas sejumlah faktor

Disdik Kabupaten Merauke, Papua Selatan menyatakan penyelenggaraan pengajaran atau pelaksanaan belajar mendidik pada sejumlah sekolah dasar – SD di tempat pedalaman kabupaten hal yang demikian menjadi vakum atau tak berjalan sebagaimana mestinya karena disebabkan sejumlah faktor.
Kepala Bidang Energi Pendidik dan Kependidikan pada Disdik Kabupaten Merauke, Hengky Kirwelak kepada Jubi, Kamis (9/2/2023) menyatakan sebagian faktor penyebab tak berjalannya pelaksanaan pembelajaran secara tepat sasaran di sejumlah sekolah dasar di pedalaman Merauke, di antaranya menyangkut kebijakan pemerintah dan juga rasio guru yang tak seimbang.

“Progres pembelajaran tak berjalan dengan tepat sasaran, terutama sekolah-sekolah yang dikelola oleh YPK ataupun YPPK. Kekurangan guru pada sekolah swasta itu disebabkan kebijakan di waktu lalu bahwa penempatan pegawai negeri hanya dapat di sekolah negeri. Yayasan dikala dianggap kapabel, berarti menyiapkan guru-guru untuk sekolahnya,” kata Kirwelak.

Tetapi faktanya seperti di Kaiza, Distrik Animha. Sekolah dasar di sana sudah vakum cukup lama karena kekosongan guru. Di sebagian titik (sekolah) lain kami tahu, kami punya datanya,” sambung ia.

Penyebab lainnya, kata Kirwelak, jumlah guru pegawai negeri sipil dengan jumlah sekolah dasar di spaceman slot pragmatic tempat hal yang demikian secara rasio tak seimbang. Menurut ia, terjadi sedikit kekurangan energi pendidik khusus SD sekiranya dihitung berdasarkan rasio. Jumlah SD yang tersebar di Kabupaten Merauke sebanyak 217 sekolah dengan guru PNS 1.200 an orang.

SMP kita ada 76 sekolah, sekiranya dihitung dengan jumlah energi guru yang diangkat pemerintah sudah lebih sesungguhnya. Antara jumlah guru dengan rombongan belajar, rasionya sudah lebih. Tetapi sekiranya rasionya dihitung berdasarkan jumlah guru mata pembelajaran dengan rombongan belajar, karenanya ada kekurangan,” ungkapnya.

Kirwelak mengaku prihatin dengan kondisi pengajaran di kampung-kampung lokal yang notabene berada di pedalaman. Peserta didik (anak-anak) datang ke sekolah hanya untuk sembayang, setelah itu mereka bermain. Tak ada kesibukan atau kesibukan belajar mendidik di sana, karena tak ada guru.

“Itu sebabnya sebagian pemerhati menyatakan bahwa terjadi keadaan sulit pelanggaran HAM, karena anak-anak tak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengajaran yang baik dan pantas,” ujar ia.

Kirwelak menambahkan pemerintah tempat melalui dinas pengajaran sudah merekrut sejumlah 183 guru SD dan SMP di tahun ini. Ketidakhadiran guru kontrak diinginkan kapabel memenuhi hak-hak dasar warga di bidang pengajaran.

“Gampang-mudahan keadaan sulit-keadaan sulit penyelenggaraan pengajaran di kampung-kampung, terutama di kampung lokal dapat teratasi dengan baik dengan adanya guru kontrak. Mereka (guru kontrak) patut standbye laksanakan tugas, sekiranya tak kontrak dan haknya kita akhiri sebelum waktunya,” tutup ia.

Artikel yang Direkomendasikan

error: Content is protected !!